KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN
Kebijakan Anti Kemiskinan
Kebijakan anti kemiskinan tidak akan
lepas dari peran paradigma. Paradigma memberikan acuan kepada setiap analis
kebijakan tentang apa yang menjadi masalah dan bagaimana cara
penyelesaiannya.Dalam perkembangannya, dua paradigma utama yang berpengaruh
dalam proses kebijakan publik tersebut adalah Kapitalisme dan Sosialisme.
Kapitalisme di satu sisi menganjurkan kebijakan publik diserahkan kepada
mekanisme pasar, individualisasi kesejahteraan, kemodifikasi, dan minimalisasi
peran negara. Sebaliknya, Sosialisme menekankan keterlibatan aktif negara dalam
kebijakan publik, serta mendukung upaya menciptakan pemerataan dan keadilan
sosial.
Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu
strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya
tinggi.
Ada tiga pilar utama strategi
pengurangan kemiskinan, yakni :
·
pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan
·
Pemerintahan yang baik (good governance)
·
Pembangunan sosial
Untuk mendukung strategi tersebut
diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau
tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :
A. Intervensi
jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
B. Intervensi
jangka menengah dan panjang
1.
Pembangunan sektor swasta
2.
Kerjasama regional
3.
APBN dan administrasi
4.
Desentralisasi
5.
Pendidikan dan Kesehatan
6.
Penyediaan air bersih dan
Pembangunan perkotaan
Komentar
Posting Komentar